BP Tapera Sambut Pengurus Baru Deprindo, Dorong Penguatan Ekosistem Rumah Subsidi
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho. Dok: Istimewa.
Jakarta - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan optimisme terhadap kiprah pengurus baru Dewan Pimpinan Pusat Developer Properti Indonesia (Deprindo) periode 2025-2028 yang resmi dilantik pada Musyawarah Nasional (MUNAS) Deprindo, Sabtu pagi, di Hotel Akmani, Jakarta Pusat.
Pada kesempatan tersebut, Jarot Warjito dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP Deprindo untuk periode tiga tahun ke depan.
Acara ini turut dihadiri Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho; perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP); serta mitra perbankan yang terlibat dalam ekosistem perumahan nasional.
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Komisioner Heru menyampaikan harapan besar kepada Deprindo sebagai mitra strategis pemerintah. Menurutnya, kehadiran pengurus baru ini diharapkan membawa energi baru dalam mendorong penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Program rumah subsidi tidak bisa berjalan sendirian. Diperlukan sinergi erat antara pemerintah, perbankan, dan para pengembang agar masyarakat benar-benar mendapatkan rumah pertama yang berkualitas,” ujar Heru.
Sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP), BP Tapera menegaskan komitmennya menjaga agar penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap tepat sasaran.
Heru menekankan pentingnya peran bank penyalur dalam menjaga kualitas pembiayaan, serta peran pengembang dalam memastikan rumah subsidi yang dibangun memenuhi standar kelayakan.
Dalam forum tersebut, BP Tapera juga memaparkan kondisi backlog perumahan nasional yang masih menjadi tantangan besar meski menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun.
Pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan afirmatif yang disebut sebagai “karpet merah untuk rakyat” termasuk peningkatan kuota FLPP tahun ini yang menjadi yang tertinggi dalam sejarah.
Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dijalankan Kementerian PKP turut menyumbang penurunan jumlah rumah tidak layak huni di berbagai daerah.
BP Tapera juga menyoroti data terbaru yang menunjukkan bahwa sebanyak 98% penerima FLPP merupakan masyarakat dari desil 3 hingga 8.
Pemerintah ingin memastikan akses yang lebih luas untuk masyarakat di desil 1 dan 2, sehingga kerja sama dengan pengembang dan perbankan perlu terus ditingkatkan.
Pemerintah pun sedang menyiapkan skema pembiayaan rumah subsidi vertikal yang diprioritaskan untuk masyarakat dengan pendapatan Rp8-11 juta per bulan. Hunian vertikal ini dirancang berlokasi dekat pusat kota untuk menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan yang membutuhkan akses transportasi dan fasilitas umum.
Di akhir sambutannya, Heru mengingatkan para pengembang agar memperbarui data proyek secara rutin melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).
“Pembaruan data sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi terbaru dan valid mengenai ketersediaan rumah subsidi,” tegasnya.
Dengan tersusunnya kepengurusan baru Deprindo, BP Tapera optimistis sinergi nasional dalam penyediaan rumah layak dan terjangkau akan semakin kuat, terutama dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas program rumah subsidi bagi masyarakat Indonesia.
