BGN Jadikan Program MBG Sebagai Garda Depan Keamanan Pangan Nasional
Dok: Istimewa.
Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas peran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya sebagai upaya pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai garda depan keamanan pangan nasional. Melalui pendekatan “zero defect”, BGN memastikan setiap makanan yang disajikan kepada penerima manfaat bebas dari risiko kontaminasi dan memenuhi standar kesehatan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kebijakan pengawasan mutu ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dari sisi keamanan konsumsi.
“Kita tidak bisa bicara gizi tanpa bicara keamanan pangan. Satu saja bahan tidak higienis bisa menimbulkan risiko kesehatan massal,” ujarnya di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Konsep “zero defect” menuntut kesempurnaan proses mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi makanan. BGN kini melengkapi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan alat uji cepat (rapid test) untuk mendeteksi bahan pangan yang tidak layak sebelum diolah.
“Pendekatan ini kami adopsi dari sistem ketahanan pangan Jepang. Kuncinya bukan hanya memperbaiki setelah terjadi masalah, tapi mencegah sejak awal,” kata Dadan.
Selain pengawasan bahan baku, BGN juga menaruh perhatian besar pada kualitas air yang digunakan dalam proses produksi makanan. Seluruh SPPG diwajibkan menggunakan air bersertifikat layak konsumsi dari penyedia yang telah lolos uji resmi.
“Di banyak daerah, air menjadi sumber masalah kesehatan yang sering diabaikan. Karena itu, air harus jadi komponen pengawasan utama,” tegasnya.
Upaya menjaga keamanan pangan juga dilakukan melalui penerapan teknologi sterilisasi alat makan berkecepatan tinggi, yang mampu mengeringkan food tray hanya dalam tiga menit pada suhu 120 derajat Celsius. Teknologi ini menjamin peralatan makan benar-benar steril sebelum digunakan kembali.
Dengan sistem tersebut, BGN ingin memastikan bahwa rantai pasok pangan untuk MBG dari dapur ke penerima manfaat tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga berperan dalam pencegahan penyakit berbasis makanan di masyarakat.
“Selama ini, pengawasan pangan sering dilakukan di hilir, saat masalah sudah muncul. MBG menjadi contoh bahwa keamanan pangan bisa dimulai dari hulu, langsung dari dapur yang melayani masyarakat,” ujar Dadan.
Program MBG tahun 2025 menargetkan lebih dari 32.000 dapur gizi aktif di seluruh Indonesia. Melalui pendekatan baru ini, BGN berharap setiap dapur menjadi titik kontrol kesehatan masyarakat di tingkat komunitas.
“Kalau setiap dapur gizi mampu menjamin makanan yang aman, maka ketahanan pangan kita tidak hanya soal stok, tapi juga soal kepercayaan dan keselamatan rakyat,” tutup Dadan.
