BGN Kembangkan Sistem Digitalisasi Gizi Nasional untuk Awasi Distribusi dan Dampak Program MBG
Dok: Istimewa.
Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan sistem Digitalisasi Gizi Nasional (DGN) sebagai inovasi untuk memantau secara real-time pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Sistem ini diharapkan meningkatkan transparansi, akurasi data penerima manfaat, serta memastikan bahan pangan dan anggaran tersalurkan tepat sasaran.
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi BGN, Ari Prasetyo, menjelaskan bahwa sistem digital ini dirancang agar setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat melaporkan kegiatan harian secara langsung ke pusat, mulai dari jumlah penerima, stok bahan pangan, hingga komposisi gizi makanan yang disajikan.
“Selama ini, tantangan terbesar adalah konsistensi data lapangan. Dengan sistem digital ini, kami bisa melihat peta distribusi gizi nasional secara aktual — kapan dapur buka, siapa yang dilayani, dan bahan apa yang digunakan,” ujar Ari, Senin (3/11/2025).
Melalui aplikasi DGN, petugas lapangan dapat mengunggah foto menu harian, mencatat pengeluaran bahan pangan, serta menginput jumlah anak penerima manfaat. Data tersebut langsung terintegrasi dengan dashboard nasional yang digunakan oleh pejabat pusat dan daerah untuk melakukan pemantauan.
Menurut Ari, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur early warning system yang akan memberikan notifikasi otomatis jika ditemukan ketidaksesuaian data, seperti perbedaan jumlah penerima atau keterlambatan suplai bahan makanan.
“Digitalisasi ini tidak hanya soal efisiensi, tapi juga tentang akuntabilitas. Kami ingin memastikan setiap rupiah dana gizi digunakan dengan tepat dan berdampak nyata,” tegasnya.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menambahkan bahwa sistem digital ini juga berfungsi sebagai basis evaluasi kebijakan ke depan. Data yang terkumpul dari ribuan SPPG akan menjadi dasar dalam menentukan strategi pengentasan stunting, penyusunan menu gizi daerah, hingga penguatan produksi pangan lokal.
“Setiap laporan dari dapur gizi bukan sekadar administrasi, tetapi potret nyata kondisi gizi masyarakat di wilayah tersebut. Dengan data yang kuat, kebijakan gizi nasional bisa lebih tepat sasaran,” ujar Nanik.
BGN menargetkan implementasi DGN di 10 provinsi percontohan pada akhir 2025, sebelum diperluas ke seluruh wilayah pada 2026. Dalam jangka panjang, sistem ini akan diintegrasikan dengan data dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Pangan Nasional.
“Melalui digitalisasi, kami ingin menjadikan pengelolaan gizi di Indonesia lebih transparan, efisien, dan terukur,” tutup Nanik.
