BGN Optimalkan MBG Lewat Kolaborasi UMKM dan Pemda, Pasokan Pangan Semakin Strategis
Dok: Istimewa.
Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi fokus penguatan layanan publik di bidang gizi. Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa penguatan pasokan pangan untuk program ini tidak bisa hanya mengandalkan rantai distribusi komersial, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antara UMKM, masyarakat, dan pemerintah daerah.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menyampaikan bahwa meningkatnya jumlah SPPG yang kini melampaui 15 ribu dapur MBG memperbesar kebutuhan komoditas harian. “Makin banyak SPPG berdiri, makin besar kebutuhan pasokan bahan baku. Di sinilah masyarakat punya peran besar,” kata Sony.
Keterlibatan masyarakat dinilai mampu menstabilkan supply komoditas yang belakangan mengalami peningkatan harga. Melalui pendekatan berbasis komunitas seperti penanaman komoditas unggulan per desa hingga budidaya ternak rumahan BGN optimistis kebutuhan dapur MBG dapat terpenuhi tanpa membebani pasar.
Forum lintas sektor yang digelar di Serpong itu juga mempertemukan relawan, UMKM, dan perangkat daerah. Antusiasme pelaku UMKM terlihat dari kesiapan mereka menjadi pemasok resmi dapur MBG. Ketua DPC HIPMIKIMDO Kota Serang, Rini Damayanti, bahkan menyebut program ini dapat mendorong UMKM naik level sekaligus memperluas pasar.
“Kami sangat berminat menjadi supplier dapur MBG karena dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperbaiki taraf hidup,” ujarnya.
Juru bicara BGN, Dian Fatwa, menyatakan bahwa forum lintas sektor menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan program MBG. “Kolaborasi ini wajib diperkuat agar bahan pangan bergizi selalu tersedia,” tegasnya.
Dari sisi Pemda, Pemerintah Provinsi Banten memastikan dukungan penuh dengan membentuk Satgas MBG hingga tingkat kabupaten. Asisten Daerah Komarudin menegaskan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal.
“Dapur MBG baru separuh yang dibangun. Jika target 1.300 dapur tercapai, perputaran ekonomi bisa mencapai Rp12 triliun, melampaui APBD Banten yang hanya Rp11 triliun,” ujarnya.
