Lima Pokja Dibentuk untuk Percepat Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
Dok: Istimewa.
Jakarta - Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi membentuk lima Kelompok Kerja (Pokja) untuk mempercepat pelaksanaan program lintas kementerian/lembaga. Keputusan ini disampaikan Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi, Nanik Sudaryati Deyang, pada rapat di kantor BGN, Jakarta, Jumat (14/11).
Nanik menjelaskan bahwa pembentukan pokja menjadi kunci untuk mempercepat penyelesaian berbagai isu teknis yang muncul seiring meluasnya operasional MBG.
“Dengan beroperasinya 14.773 SPPG di seluruh Indonesia, kebutuhan bahan baku meningkat besar. Tanpa koordinasi lintas sektor, kita bisa menghadapi tekanan harga dan inflasi pangan,” katanya.
Pokja Pasokan Bahan Baku Pangan menjadi perhatian utama. Lonjakan permintaan sayuran, telur, dan daging ayam membuat harga mulai naik. Selain itu, Indonesia akan memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), kemudian Ramadan dan Idulfitri periode ketika konsumsi pangan biasanya ikut melonjak.
Pokja ini akan mengoordinasikan upaya stabilisasi pasokan pangan bersama Kemenko Pangan, Kementerian Pertanian, KKP, Badan Pangan Nasional, dan Bulog.
Pemerintah juga menyiapkan langkah strategis jangka panjang. BPI Danantara mengalokasikan Rp20 triliun untuk membangun peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi di seluruh Indonesia mulai Januari 2026. Upaya ini ditujukan menjaga ketersediaan daging ayam dan telur untuk program MBG sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak.
Selain itu, Pokja juga diminta mengantisipasi kebutuhan jangka pendek, termasuk diversifikasi sumber protein di SPPG, misalnya mengganti ayam atau telur dengan ikan untuk sementara. Pemerintah daerah pun akan diminta menerbitkan perda untuk pemanfaatan lahan kosong bagi budidaya pangan lokal.
Empat pokja lain turut dibentuk, yakni Pokja Kelembagaan dan Infrastruktur Pendukung Program, Pokja Keamanan Pangan dan Pemenuhan Gizi, Pokja Pemberdayaan Pemerintah Daerah, serta Pokja Pemberdayaan Penerima Manfaat. Seluruh pokja diharapkan bekerja cepat mengingat jumlah SPPG yang terus bertambah dan kebutuhan percepatan standar keamanan pangan, termasuk sertifikasi SLHS dan IPAL di seluruh wilayah.
