Supomo Ingin Lembaganya Ramah Bagi Pelaku KUMKM
Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Supomo/Daeng Pattiroy
Jakarta - Supomo resmi menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menggantikan Braman Setyo yang sudah memasuki masa pensiun.
Serah terima jabatan digelar di Auditorium Gedung LPDB-KUMKM, Jakarta, Senin (9/3/2020).
Supomo dilantik oleh Menkop dan UKM Teten Masduki. Usai serah terima jabatan, Supomo langsung menyiapkan sejumlah program strategis.
Pertama ia ingin LPDB-KUMKM mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran dana bergulir yang jelas. SOP itu di antaranya menyiapkan persyaratan yang ramah bagi pelaku Koperasi dan UMKM.
“Kemudahan itu tidak akan mengenyampingkan independen dan prudent tadi. Jadi LPDB-KUMKM harus punya SOP dan guidance yang jelas. Yang dimaksud ramah dan percepatan yang disampaikan pak Menteri tadi,” kata Supomo kepada wartawan.
Ia juga akan mengajak stakeholders terkait terutama di daerah untuk saling sinergi dalam membantu pelaku koperasi dan UMKM mendapatkan modal usaha melalui pinjaman/pembiyaan dana bergulir.
“Kita akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mengurusi itu, karena gak mungkin cuma satu tangan di Jakarta. Di LPDB-KUMKM gak mungkin menjangkau, karena itu, kita harus membuka diri,” ucap Supomo.
Kerja sama stakeholders daerah itu perlu dilakukan guna melakukan percepatan penyaluran dana bergulir. Apalagi menurut Supomo, LPDB-KUMKM tidak memiliki kantor cabang di daerah, sementara pelaku koperasi dan UMKM sebagian besar ada di daerah.
“Kalau dibutuhkan untuk percepatan maka cabang di daerah itu perlu banget. Kalau gini-gini aja ya gak papa, tapi kalau lebih ya harus ada (kantor cabang),” ujar Supomo.
Supomo merupakan mantan Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura. Selama pengalamannya memimpin perusahaan tersebut, ia merasa hal yang menjadi tantangan terbesar dalam menjalankan tugasnya, yakni masalah pendampingan pelaku Koperasi dan UMKM di daerah.
“Tantangan terbesar itu adalah pendampingan, dan komunikasi dengan mereka (KUMKM) dan itu suatu kendala bagi LPDB-KUMKM karena tidak punya cabang di sana. Saya harus membutuhkan berapa ribu staf di sana. Sekarang mungkin karena teknologi bisa ditingkatkan lagi untuk membantu saya,” paparnya.
Ia juga mengaku akan konsen terhadap masalah kredit macet atau NPL (Non Performing Loan). Langkah yang akan dilakukan Supomo untuk menekan angka NPL dengan memperkuat pendampingan pelaku Koperasi dan UMKM, baik sebelum mendapatkan pinjaman/pembiayaan dari LPDB-KUMKM, maupun sesudah.
“Kemudian soal NPL tadi isunya LPDB-KUMKM tinggi. Jadi kita harus sadar diri bahwa itu gak baik, kenapa kalau itu banyak yang macet terus bergulir berikutnya berkurang. Itu yang jadi konsentrasi saya,” ungkap dia.
Tahun ini LPDB-KUMKM menargetkan penyaluran dana bergulir sebesar Rp 1,85 triliun. Target tersebut tumbuh 8,8 persen dari pencapaian penyaluran dana bergulir tahun 2019 sebesar Rp 1,72 triliun.
Supomo menegaskan koperasi akan menjadi sektor yang prioritas dalam mendapatkan pinjaman/pembiayaan dana bergulir.
