Presiden Minta Bupati Dinginkan Suasana dalam Berdemokrasi
Kamis, 05 Juli 2018 | 15:06 WIB / Andika Hafiz
Presiden Joko Widodo saat mengumpulkan para bupati di Istana Bogor. (Hanni Sofia)
Bogor - Presiden Joko Widodo saat mengumpulkan para bupati di Istana Bogor berpesan agar para kepala daerah berperan serta mendinginkan suasana dalam berdemokrasi sehingga tidak terjadi kegaduhan yang mengganggu.
Bupati Mamuju Utara Agus Ambo Djiwa adalah salah satu bupati yang diundang ke Istana Kepresidenan Bogor, Kamis, (5/7) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan ia mengatakan Presiden telah berpesan agar rakyat tidak diajari berpikir terlalu rumit.
"Demokrasi adalah demokrasinya rakyat. Rakyat diajari berdemokrasi baik karena di daerah jangan risau, ribut. Mari kita ciptakan kondisi baik supaya negara kita aman, kondusif," katanya.
Ia membantah pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam dari mulai pukul 09.00 WIB itu membahas arahan Presiden terkait Pilpres 2019.
"Presiden tidak mengarahkan untuk menentukan siapa," katanya.
Agus menambahkan dalam pertemuan itu, Presiden justru meminta agar kepala daerah turut serta mendinginkan suasana dan menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, baik, supaya negara semakin berkembang maju.
"Ajari masyarakat berdemokrasi baik, bagus sehingga mereka paham apa itu demokrasi, apa sih tujuan kita berdemokrasi. Jangan ada bahasa-bahasa yang memprovokasi, mengundang rakyat tidak bersimpati pada pejabat, pada siapa saja," katanya.
Presiden kata dia hanya mengarahkan agar kepala daerah lebih fokus pada program kerja.
"Presiden maunya monopoli program, harus fokus. Kalau infrastruktur, infrastruktur saja jangan yang lain-lainnya supaya ada yang kelihatan itu yang lebih penekanannya," katanya.
Anggaran juga harus disesuaikan antara kemampuan daerah dengan kebutuhan yang prioritas.
Pertemuan juga membahas soal penganggaran dalam program pembuatan sertifikat tanah untuk rakyat di mana banyak keluhan dari daerah terkait persoalan pembiayaan.
"Tadi Presiden minta pemerintah daerah yang menganggarkan. Cuma kan kita masih melihat aturannya bagaimana sih menganggarkan sehingga tidak tumpang tindih penganggaran. Dari (Pemerintah) Pusat kan sudah membebaskan tiba-tiba muncul penganggaran dari daerah lagi itulah yang diarahkan tadi, didiskusikan dengan instansi pemerintah supaya tidak tumpang tindih," katanya. ant
