ATR/BPN Tekankan Penilaian RTR sebagai Instrumen Strategis Tata Ruang

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan pentingnya penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR) sebagai instrumen strategis dalam menjaga kualitas tata ruang nasional.
Hal ini mengemuka dalam PIJAR DIALOGUE 2025 yang digelar Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kamis (28/8/2025).
Acara yang diikuti 101 peserta luring dan 1.095 peserta daring ini mengangkat tema “Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Menuju Tata Ruang yang Semakin Berkualitas”.
Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar, menyebut penilaian RTR berfungsi sebagai early warning system sekaligus evaluasi pembangunan. Menurutnya, perubahan lahan, tekanan ekonomi, hingga pertumbuhan penduduk menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan RTR.
“Penilaian perwujudan RTR bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi instrumen pengendalian untuk memastikan pembangunan sesuai rencana,” kata Jonahar.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, yang hadir sebagai keynote speaker mewakili Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, menegaskan bahwa konsistensi penerapan RTR di lapangan menjadi kunci.
“Dokumen RTR harus diikuti pengendalian yang efektif agar memberi manfaat nyata. Penilaian tidak boleh dipandang sebagai laporan administratif, melainkan panduan strategis bagi pusat dan daerah,” ujar Suyus.
Sesi diskusi panel menghadirkan Sekretaris Ditjen Tata Ruang, Reny Windyawati; Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Djuang Fajar Sodikin; serta Kepala Subdirektorat Pertanahan dan Penataan Ruang Kemendagri, Benny Kamil. Diskusi dimoderatori Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Aria Indra Purnama, dengan Budi Situmorang, Staf Ahli Menteri ATR/BPN, sebagai penanggap.
Reny menekankan bahwa hasil penilaian akan menjadi bahan utama dalam peninjauan kembali RTR, termasuk mengidentifikasi capaian, kendala, dan penyesuaian dengan dinamika wilayah.
Melalui forum ini, ATR/BPN berharap penilaian RTR mendapat perhatian lebih dari para pengambil kebijakan, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi tata ruang yang tertib, berkelanjutan, dan berkualitas.