Dirjen Tata Ruang Dorong Integrasi RDTR dengan OSS untuk Percepatan Investasi
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana. Dok: Istimewa.
Jakarta - Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana, menegaskan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) sebagai langkah strategis mendorong investasi nasional.
Menurut Suyus, keterhubungan RDTR dengan sistem OSS telah terbukti mampu mempercepat proses perizinan.
Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan, dari sekitar 350 RDTR yang sudah terkoneksi OSS, terdapat lebih dari 340 ribu permohonan izin investasi. Sebaliknya, daerah yang belum terkoneksi OSS hanya menerima sekitar 20 ribu permohonan izin.
“Integrasi RDTR dengan OSS bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi langkah konkret untuk meningkatkan kepastian hukum bagi investor sekaligus mempercepat pembangunan daerah,” ujar Suyus dalam sebuah forum nasional di Jakarta, Jumat (22/8).
Ia menambahkan, target pemerintah adalah menghadirkan 2.000 RDTR dalam beberapa tahun mendatang, dengan penerbitan lebih dari 100 RDTR setiap tahunnya.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi hambatan perizinan sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di mata investor.
Selain soal RDTR, Dirjen Tata Ruang juga menyoroti pentingnya integrasi tata ruang darat, laut, udara, dan bawah permukaan. Menurutnya, pengelolaan ruang yang terpadu akan menjadi fondasi dalam pembangunan infrastruktur dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Kementerian ATR/BPN menegaskan, sinkronisasi tata ruang dengan proyek strategis nasional (PSN) maupun rencana pembangunan daerah akan terus ditingkatkan agar kebijakan investasi selaras dengan prinsip keberlanjutan.
