ATR/BPN Paparkan Realisasi Anggaran dan Output 2025 dalam Raker Bersama Komisi II DPR RI

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memaparkan secara komprehensif capaian anggaran dan output program tahun 2025 dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI.

Raker yang digelar di Gedung DPR RI ini merupakan agenda pengawasan tahunan yang membahas evaluasi kinerja, tantangan pelaksanaan program, serta proyeksi penyelesaian target hingga akhir tahun anggaran.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam paparannya menyampaikan gambaran menyeluruh terkait pagu, serapan, kendala pelaksanaan, hingga strategi percepatan untuk memastikan seluruh target tahunan tetap dapat dituntaskan.

Ia menjelaskan bahwa Pagu DIPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6,97 triliun tidak sepenuhnya dapat digunakan karena adanya blokir efisiensi sebesar Rp578,49 miliar. Kondisi ini menurunkan pagu efektif menjadi Rp6,39 triliun.

Hingga akhir Triwulan III Tahun 2025, tepatnya September, realisasi penyerapan anggaran tercatat Rp4,79 triliun atau 75,01 persen. Dari distribusinya, Program Dukungan Manajemen mencatat realisasi tertinggi yaitu 81,78 persen, mencerminkan intensifnya beban administrasi, operasional, dan fungsi pendukung kementerian.

Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan mencapai 53,35 persen, sedangkan Program Penataan Ruang berada di angka 36,36 persen karena sejumlah pekerjaan bersifat kontraktual dan membutuhkan verifikasi teknis berlapis.

Menteri Nusron mengungkapkan bahwa serapan anggaran hingga penutupan tahun diproyeksikan berada pada angka maksimal 98 persen. Terdapat dua faktor utama yang memengaruhi:

Pertama, pembukaan relaksasi efisiensi pada akhir September yang membuat berbagai kegiatan teknis harus dipercepat dalam waktu singkat. Kedua, sejumlah program yang didanai pinjaman luar negeri khususnya dari Bank Dunia harus melalui mekanisme tender dan persetujuan berlapis.

Salah satu contoh adalah lelang penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang harus di-review ulang akibat adanya protes peserta tender, sehingga progres kegiatan tertunda.

Walaupun serapan anggaran tidak mencapai 100 persen, Menteri Nusron menegaskan bahwa seluruh output dan outcome program tetap ditargetkan tuntas 100 persen.

Ia menyebut bahwa progres hingga 20 November 2025 menunjukkan indikator yang kuat: mayoritas output sudah melampaui 70 persen, bahkan beberapa telah melebihi target tahunan.

Persetujuan Substansi RDTR, misalnya, telah mencapai 32 dari target 42 dokumen. Program PTSL juga mencatat peningkatan signifikan, yakni lebih dari 1,21 juta hektare peta bidang dan 1,05 juta sertipikat tanah yang telah terselesaikan. Data Tanah Ulayat bahkan telah melampaui target dengan capaian 17 bidang dari target 15.

Sementara Redistribusi Tanah, Akses Reforma Agraria, Zona Nilai Tanah, serta penanganan sengketa dan perkara pertanahan terus bergerak dengan ritme percepatan menuju akhir tahun anggaran.

Optimisme tersebut, kata Menteri Nusron, didasarkan pada ritme kerja kementerian yang telah diperkuat sejak pertengahan tahun. Koordinasi intensif antara kantor pusat, kantor wilayah, dan kantor pertanahan di seluruh Indonesia terus ditingkatkan.

Selain itu, penyesuaian alur kerja, penambahan jam operasional teknis, serta percepatan koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan untuk mengamankan capaian output.

“Kami yakin bahwa pada akhir tahun 2025, capaian output tetap akan berada di angka 100 persen,” tegas Menteri ATR/BPN, sambil meminta dukungan penuh dari Komisi II DPR RI terhadap langkah-langkah percepatan yang sedang dijalankan.