BGN Perketat Standar Dapur MBG, 120 Ribu Calon Mitra Siap Diverifikasi

Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menarik minat masyarakat luas. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyebutkan, jumlah calon mitra yang ingin membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai 120 ribu, jauh di atas kebutuhan nasional yang hanya 30 ribu unit.

“Tingginya minat ini tentu menggembirakan, tapi kami tidak bisa menerima semua. Karena itu, proses verifikasi akan dilakukan sangat ketat,” kata Nanik saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Selasa (21/10/2025).

Ia menuturkan, BGN tidak hanya memeriksa kesiapan fasilitas calon mitra, tetapi juga memastikan pemerataan pembangunan SPPG di berbagai daerah. “Kami tidak ingin dapur MBG hanya menumpuk di Jawa. Semua wilayah harus punya akses yang sama terhadap layanan gizi,” tegasnya.

Pemerintah saat ini tengah memfinalisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola MBG. Regulasi tersebut akan menjadi pedoman utama pelaksanaan program, termasuk jam operasional dapur dan sistem pengiriman makanan.
“Dalam Perpres itu nanti, ada aturan bahwa dapur tidak boleh mulai memasak sebelum pukul 12 malam. Selain itu, sistem masak akan berbasis batch agar kualitas makanan tetap terjaga,” jelas Nanik.

Ia juga menegaskan, pengawasan lapangan akan terus diperketat setelah beberapa kasus dapur mitra ditemukan tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. “Kami sudah menutup sementara dapur-dapur yang tidak sesuai SOP. Semua harus tunduk pada standar gizi dan higienitas yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa hingga kini lebih dari 12.500 SPPG sudah beroperasi di seluruh Indonesia dan melayani lebih dari 36 juta penerima manfaat.
“SPPG adalah garda depan program MBG. Mereka bukan hanya dapur, tapi simbol gotong royong bangsa dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat,” kata Dadan.

Dadan juga menilai, lonjakan calon mitra menunjukkan bahwa program MBG telah menjadi gerakan nasional yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta, hingga komunitas lokal.
“Partisipasi publik yang tinggi ini menjadi bukti nyata bahwa pemenuhan gizi bukan hanya tanggung jawab negara, tapi juga kepedulian bersama,” tutupnya.