BGN Laporkan Capaian dan Rencana Anggaran 2026 dalam RDP Bersama Komisi IX DPR RI
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Dok: Istimewa.
Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan capaian dan rencana kerja lembaganya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI.
Dalam paparannya, Dadan menekankan pentingnya percepatan pembentukan Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga awal September 2025, jumlah SPPG yang sudah operasional tercatat 7.477 unit, tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan. Meski demikian, masih terdapat lima kabupaten yang belum memiliki SPPG operasional maupun pengajuan, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat), Sumba Tengah (NTT), Maybrat dan Tamrau (Papua Barat Daya), serta Mahakam Ulu (Kalimantan Timur).
“Seluruh pembangunan SPPG ini 100 persen berasal dari kontribusi masyarakat. Setiap unit mengeluarkan biaya Rp1,5 sampai 2 miliar, sehingga perputaran ekonomi di daerah meningkat signifikan,” jelas Dadan.
BGN terus mempercepat proses verifikasi dan pembentukan SPPG. Pada Juli 2025, target awal 1.994 SPPG berhasil dilampaui dengan capaian 2.391 SPPG. Pada Agustus, target 7.000 juga terlampaui menjadi 7.453 SPPG. Untuk September dan Oktober, BGN menargetkan tambahan 7.000 SPPG per bulan, hingga mencapai 31.000 SPPG pada akhir tahun.
Setiap SPPG yang beroperasi menyerap anggaran rata-rata Rp1 miliar per bulan. Dengan demikian, 7.000 SPPG dapat menyerap Rp7 triliun dalam sebulan. Pada Agustus, serapan anggaran mencapai Rp13,2 triliun, melampaui target Rp9 triliun. BGN menargetkan serapan Rp19 triliun pada September, Rp37 triliun di Oktober, Rp59,5 triliun di November, dan Rp76,4 triliun pada Desember 2025.
“Dari alokasi Rp52 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis pada 2025, kebutuhan tambahan mencapai Rp24 triliun agar intervensi dapat berjalan optimal,” ujar Dadan.
Dalam kesempatan yang sama, Dadan menyampaikan bahwa BGN telah menerima pagu anggaran 2026 sebesar Rp268 triliun berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggaran ini meningkat dari pagu indikatif Rp217 triliun setelah penambahan Rp50 triliun.
Rincian alokasi meliputi:
• Rp34 triliun untuk bantuan pangan bergizi bagi anak sekolah,
• Rp3,1 triliun untuk ibu hamil, menyusui, dan balita,
• Rp3,9 triliun untuk belanja pegawai,
• Rp3,1 triliun untuk digitalisasi,
• Rp700 miliar untuk pemantauan dan pengawasan,
• Rp412 miliar untuk sistem dan tata kelola,
• serta Rp59 miliar untuk dukungan manajemen lainnya.
Jika diklasifikasikan, 95,4% anggaran atau Rp255,58 triliun dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, sementara 4,6% atau Rp12,4 triliun digunakan untuk dukungan manajemen.
Lebih lanjut, distribusi anggaran menunjukkan bahwa:
• 83,4% masuk dalam fungsi pendidikan,
• 9,2% fungsi kesehatan,
• 7,4% fungsi ekonomi.
Dengan rincian tersebut, program MBG pada 2026 ditargetkan menjangkau sekitar 74,56 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA sederajat, santri, serta ibu hamil, menyusui, dan balita.
Dadan menegaskan, BGN memerlukan dukungan penuh dari Komisi IX DPR RI dalam pengawasan dan pendanaan program agar keberlanjutan intervensi gizi nasional dapat terjamin.
“BGN berkomitmen memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali ke masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi gratis. Dengan sinergi DPR, kami yakin program ini mampu menurunkan angka stunting sekaligus memperkuat SDM Indonesia,” pungkasnya.
