Rapat Komisi V DPR RI, Menteri Basuki Sampaikan Penyelesaian Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Selama 2021-2022
Rapat Dengar Pendapat di Komisi V DPR RI
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan penanganan infrastruktur rusak pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, dan Sumatera Barat . Percepatan penanganan dilaksanakan sekitar 987 kegiatan guna pemulihan fungsi penyediaan sumber daya air, konektivitas jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Indonesia terletak pada zona tektonik yang sangat aktif atau biasa disebut 'Pacific Ring of Fire' yang menyebabkan wilayah Indonesia rawan bencana gempa bumi. "Penanganan bencana dilaksanakan sesuai dengan tahapan siklus bencana meliputi pra bencana dengan melakukan pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagaan, pada saat bencana terjadi kita melakukan tahap tanggap darurat, dan pasca bencana berupa kegiatan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi)." kata Menteri Basuki saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2022) .
Di Provinsi Sulawesi Tengah, penanganan pascabencana gempa dan likuifaksi di sebanyak 343 kegiatan, dengan progres 60%selesai, 6% on-going, dan sisanya 34% dalam persiapan di antaranya bidang SDA berupa ehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan Tanggul Laut Pengaman Pantai Teluk Palu, bidang jalan dan jembatan berupa rekonstruksi dan pembangunan 9 ruas jalan dan 12 jembatan serta penanganan lereng di jalan nasional.
Di bidang Perumahan sebanyak 28 kegiatan, dengan progres 61% selesai dan 39% dalam persiapan salah satunya pembangunan 8.788 unit hunian tetap (huntap). Selain hunian yang memenuhi standar, infrastruktur penunjang bidang permukiman juga dibangun sebanyak 268 kegiatan, dengan progres 66% selesai, 3% on-going, dan 30% dalam persiapan di antaranya rehabilitasi, optimalisasi dan pembangunan 9 SPAM di Sulawesi Tengah.
Selanjutnya penanganan pasca bencana gempa di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 158 kegiatan, dengan progres 65% selesai,
34% on-going, dan 1% dalam persiapan. Penanganan pasca bencana Siklon Seroja di Provinsi NTT sebanyak 418 kegiatan, dengan progres 86% selesai dan 14% on-going.
Penanganan pascabencana Siklon Seroja di Provinsi NTB sebanyak 38 kegiatan yang telah selesai meliputi bidang SDA 27 kegiatan, permukiman 9 kegiatan, dan pembangunan 292 unit hunian tetap. Kemudian penanganan pascabencana Erupsi Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur sebanyak 30 kegiatan on-going dan penanganan tanggap darurat bencana gempa di Provinsi Sumatera Barat.
Selain penanganan bencana di 6 Provinsi tersebut, sepanjang tahun 2021 dan 2022 Kementerian PUPR juga melakukan kegiatan tanggap darurat rehabilitasi dan rekonstruksi di 12 lokasi bencana seperti banjir di Provinsi Aceh dengan target selesai akhir April 2022, longsor dan banjir Kali Ciputat di Kota Tangsel, Banten telah selesai 15 Juni 2021, dan banjir rob Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta pada tanggal 7 Desember 2021 silam dan telah selesai melalui peninggian tanggul dengan geobox sepanjang 1.139 meter.
Pada Tahun 2021, juga dilakukan penanganan tanggul jebol Sungai Citarum di Kabupaten Bekasi dan Perumahan Pondok Gede Permai di Kota Bekasi berupa pembangunan tanggul sementara geotextile jumbo bag serta tanggul permanen melalui kegiatan engendalian banjir Kali Bekasi.
Bencana tanggul longsor di Bendungan Cipancuh, bencana Jembatan Rembun amblas di Pekalongan Jawa Tengah, banjir di Kota Sintang Kalimantan Barat, banjir Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Banjir Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.
Selanjutnya penanganan bencana banjir di Kota Serang Banten, bencana longsor pada ruas Jalan Sumedang-Cijelag Jawa Barat, longsor pada ruas Jalan Pringsurat-Temanggung Jawa Tengah dan bencana banjir di Jayapura Papua pada 6 Januari 2022 melalui normalisasi Sungai Siborgonyi, Sungai Acai, dan Sungai Makanoay yang telah selesai 10 Februari 2022.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T.Iskandar, Dirjen Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto, Dirjen Bina Konstruksi Yudha Mediawan, Kepala BPIW Rachman Arief Dienaputra, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah Permana. (*)
