Presiden Jokowi Tinjau Program PKT Kementerian PUPR di Sumbar
Presiden Joko Widodo berdialog dengan para petani yang terlibat dalam program PKT.
Dharmasraya - Presiden Joko Widodo, Rabu (7/2) kembali meninjau lokasi kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Dalam tinjauan itu turut hadir Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Imam Santoso yang mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang pada saat bersamaan menghadiri World Urban Forum ke-9 di Malaysia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi, serta Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Gubernur Sumbar Barat Irwan Prayitno dan Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan.
Imam Santoso mengatakan, di Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung, kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan saluran irigasi tersier sepanjang 654 meter dengan luas 61 hektar oleh petani setempat yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Petani Juwita II. Adapun jangka waktu pekerjaan selama 90 hari kerja dengan anggaran Rp 195 juta.
Areal persawahan tersebut merupakan bagian dari Daerah Irigasi Batang Hari yang memiliki luas 900 hektar.
“Upah per harinya sebesar Rp 90.000 untuk pekerjanya dan tukangnya sebesar Rp 110.000. Di Sumbar ini terdapat 100 lokasi P3-TGAI dengan anggaran Rp 33 miliar,” jelas Imam.
Dirjen SDA Kementerian PUPR Imam Santoso (tengah) memberikan keterangan terkait Program PKT di Kabupaten Dharmasraya, Sumbar.
Tidak jauh dari lokasi kegiatan P3-TGAI juga terdapat program padat karya lainnya yakni Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Di Kabupaten Dharmasraya, padat karya BSPS dilaksanakan di 20 Nagari dengan jumlah rumah yang akan diperbaiki sebanyak 988 unit dan anggaran Rp 14,82 Milyar.
Program ini akan memberi manfaat bagi 24.700 hari orang kerja dengan anggaran upah senilai Rp 2,47 Milyar.
Salah satunya di Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, terdapat 32 unit rumah tidak layak huni yang akan diperbaiki dengan anggaran total Rp 480 juta.
Perbaikan rumah dilakukan dengan melibatkan 800 orang tenaga kerja yang merupakan penduduk setempat.
Untuk Provinsi Sumbar, PKT BSPS tersebar di 12 Kabupaten/Kota dan 169 nagari dengan target meningkatkan kualitas rumah sebanyak 6.350 unit dengan anggaran Rp 97,5 Milyar.
Diketahui, Kementerian PUPR pada tahun 2018 ini menganggarkan Rp 11,2 trilun untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur melalui Program PKT. Pelaksanaannya telah dimulai sejak awal Januari 2018 dimana beberapa lokasi di Tegal, Tasimalaya, dan Lampung juga telah ditinjau Presiden Joko Widodo.
