Kementerian PUPR Tekankan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kewilayahan

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah gencar mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur.

 

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan diharapkan memberi kontribusi dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah dan kawasan yang masih tinggi.

 

“Membangun infrastruktur tidak serta merta mengurangi kesenjangan, karena harus bersamaan dan menjadi bagian dari pengembangan wilayah dan kawasan. Tanpa diikuti dengan pengembangan sektor-sektor produktif dalam kawasan, kesenjangan akan semakin lebar” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat menjadi salah satu panelis pada acara Indonesia Development Forum yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Kamis (10/8).

 

Untuk mendukung pengembangan wilayah dan kawasan, Menteri Basuki menekankan perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR terpadu berbasis kewilayahan dengan menyiapkan 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

 

Menurutnya dengan konsep perencanaan WPS tersebut akan menciptakan integrasi pembangunan infrastruktur di dalam suatu kawasan, salah satunya dengan terciptanya konektivitas multi-moda.

 

Integrasi pembangunan infrastruktur PUPR secara khusus ditujukan untuk mendukung 17 kawasan industri prioritas dan 10 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dimana 3 KSPN ditetapkan sebagai prioritas , 12 kawasan metropolitan, 40 kawasan pedesaan prioritas, 13 Provinsi Lumbung Pangan Nasional, dan pengembangan kawasan perbatasan.

 

“Semua kawasan ini harus kami dukung dengan pembangunan infrastruktur PUPR,” terangnya.

Para panelis pada acara Indonesia Development Forum.

 

Dikatakan Menteri Basuki, saat ini Kementerian PUPR terus mendukung program ketahanan pangan melalui pembangunan waduk, embung, dan jaringan irigasi yang tersebar mulai dari Aceh hingga Papua.

 

Dalam kurun waktu 2015-2019, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan untuk mendukung ketahanan air dan ketahanan pangan meliputi pembangunan lanjutan 16 bendungan yang belum selesai pada 2014 dan 49 bendungan baru.

 

“Sampai dengan tahun 2016 telah diselesaikan pembangunan 7 (tujuh) bendungan, yaitu Bendungan Rajui, Bendungan Jatigede, Bendungan Bajulmati, Bendungan Nipah, Bendungan Titab, Bendungan Paya Seunara, dan Bendungan Teritib. Sementara itu, pada 2017 ditargetkan tambahan beberapa bendungan baru seperti Bendungan Raknamo, Bendungan Tanju, dan Bendungan Mila,” ungkapnya.

 

Pada tahun 2017 akan dibangun 9 (sembilan) bendungan baru yakni Bendungan Rukoh di Aceh, Way Apu di Maluku, Baliem di Papua, Lausimeme di Sumatera Utara, Sidan di Bali, Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Komering II di Sumatera Selatan, Bener di Jawa Tengah, dan Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur.

 

Kementerian PUPR juga berupaya untuk mengurangi disparitas antara wilayah dengan merekonstruksi tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tiga daerah perbatasan Indonesia, yaitu Papua, Kalimantan Barat dan NTT.

 

Pembangunan tujuh PLBN dan penataan kawasan disekitarnya ini sejalan dengan Nawa Cita Presiden Jokowi dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019 untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan (security) dan peningkatan kesejahteraan (prosperity).

 

Hadir pula sebagai panelis pada acara tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yambise, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Farid Moeloek, serta Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo.