Indonesia Dukung Program Pembangunan di Afrika

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia mendukung penguatan kerja sama ekonomi melalui program "Compact with Africa", yang dicetuskan dalam pertemuan G20, untuk mendorong pembangunan di Afrika.

 

"Agenda tersebut bertujuan untuk meningkatkan investasi dari swasta, terutama pada sektor infrastruktur, melalui perbaikan kerangka kerja," kata Sri Mulyani mengenai agenda Indonesia dalam Forum G20 di Jakarta, Kamis (23/3). 

 

Sri Mulyani menjelaskan program ini lahir karena sebagai benua yang memiliki 600 juta penduduk dan mempunyai potensi sumber daya alam, Afrika saat ini masih tertinggal dari sisi pembangunan.

 

Untuk itu sebagai negara yang memiliki ikatan historis dengan Afrika, sejak penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika, Indonesia siap mendukung program ini dengan mendorong keterlibatan sektor swasta maupun BUMN.

 

"Sektor swasta dan BUMN Indonesia harus mulai melibatkan diri untuk memanfaatkan program ini, sebagai kesempatan memperluas investasi dan usaha ke benua Afrika yang masih tertinggal," kata Sri Mulyani.

 

Terkait kerja sama lainnya, Indonesia selama ini juga terlibat dalam program selatan-selatan dan triangular serta melalui lembaga keuangan internasional di International Development Association (IDA)-Bank Dunia. 

 

"Kerja sama ini strategis diantara negara berkembang. Kita memberikan bantuan teknis di bidang pertanian bahkan keuangan. Kemenkeu sering menerima kunjungan mereka yang ingin belajar mengelola keuangan negara, utang maupun transfer ke daerah," ungkap Sri Mulyani.

 

Untuk memperkuat agenda tersebut, Indonesia meminta agar G20 dapat menugaskan Global Infrastructure Hub (GIH) dan Global Infrastructure Connectivity Alliance (GICA) untuk membantu mekanisme dan kesiapan pembiayaan infrastruktur di negara-negara Afrika.

 

Pertemuan G20 Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral telah berlangsung pada 17-18 Maret 2017 di Baden-Baden, Jerman.

 

Forum itu menghasikan komitmen untuk mendukung strategi pertumbuhan yang lebih kuat, berkesinambungan, berimbang dan inklusif untuk menjaga momentum pertumbuhan global dalam jangka panjang.

 

Dalam pertemuan itu, Indonesia menegaskan perlunya kerja sama perpajakan internasional untuk mengatasi penghindaran pajak dan siap berpartisipasi dalam implementasi kerjasama pertukaran informasi perpajakan otomatis (AEOI) mulai 2018.

 

Indonesia juga mengajukan keinginan untuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) guna memberikan kontribusi dalam pemberantasan pencucian uang maupun pendanaan terorisme dan meminta dukungan dari negara-negara anggota G20.

 

Meski demikian, pertemuan ini tidak menghasilkan kesepakatan bersama dalam bidang perdagangan internasional, yang harus diantisipasi oleh Indonesia dalam merumuskan kebijakan ekonomi ke depan. Antara