GTRA Majalengka Wujudkan Kepastian Hukum bagi Desa Nunuk Baru
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan. Dok: ATR/BPN.
Jakarta - Warga Desa Nunuk Baru, Kecamatan Maja, kini mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang telah mereka tempati selama ratusan tahun, berkat peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Majalengka.
Bupati Majalengka, Eman Suherman, menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan BPN dalam mempercepat redistribusi tanah. “Kami selalu proaktif berkoordinasi dengan BPN agar proses ini cepat. Dalam waktu dua bulan, peta bidang tanah sudah tersedia, dan redistribusi berjalan lancar,” kata Eman.
Langkah awal dimulai dari pelepasan kawasan hutan untuk TORA, diikuti penerbitan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1598 tanggal 18 Oktober 2024. Selanjutnya, BPN menetapkan objek redistribusi tanah di Desa Nunuk Baru 1.431 bidang dan Desa Cengal 210 bidang.
Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka pun melakukan penyuluhan, inventarisasi objek dan subjek, hingga pemetaan batas bidang tanah. Sidang GTRA digelar untuk memastikan validitas objek dan subjek redistribusi.
Penyerahan sertipikat tanah dilakukan secara simbolis oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, pada 13 Februari 2025. Bupati Eman mengapresiasi dukungan penuh ATR/BPN yang membuat warga kini menikmati kehidupan lebih aman dan nyaman.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka, Hendro Prastowo, menegaskan, keberhasilan Reforma Agraria ini merupakan hasil kerja kolaboratif antara BPN dan pemerintah daerah. “Keberhasilan ini bukan hanya milik BPN, tetapi milik bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Majalengka,” ujar Hendro.
Program Redistribusi Tanah di Desa Nunuk Baru menjadi salah satu bukti nyata keberhasilan Reforma Agraria yang terus digulirkan Kementerian ATR/BPN di berbagai daerah.
