BNG Dorong Koordinasi Lintas K/L untuk Atasi Masalah Bahan Pangan MBG

Jakarta - Rapat perdana Pelaksana Harian Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membahas berbagai persoalan lintas Kementerian dan Lembaga.

“Beberapa hal kami bahas, terutama soal 19 SOP Kesehatan, penyusunan menu dan pelaksanaan distribusi MBG bagi balita, ibu hamil dan ibu menyusui, serta penyusunan kelompok kerja penyiapan bahan baku program MBG,” kata Ketua Harian Tim Koordinasi, Nanik Sudaryati Deyang di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pangan, Jakarta, Jumat, (7/11).

Rapat dihadiri perwakilan 3 Kementerian Koordinator dan 13 Kementerian/Lembaga dalam Kabinet Merah Putih. Nanik mengapresiasi kehadiran para perwakilan K/L yang hadir untuk mendukung kesuksesan Program MBG.

“Untuk melaksanakan program utama pemerintah ini, jujur kami, BGN, tidak bisa berdiri sendiri, karena terlalu besar anggarannya, dan banyak hal yang berkaitan dengannya,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) itu saat memulai rapat.

Beberapa hal yang telah diputuskan pada Rapat Tim Koordinasi awal pekan lalu terutama struktur koordinator pelaksanaan MBG di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berikut nomenklaturnya, kini tengah dibahas BGN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

“Mendagri menyiapkan kantor, nama kantor akan mengikuti arahan Menpan RB, sedangkan BGM menyiapkan anggaran,” ujar Nanik.

Wakil Kepala BGN lalu memaparkan tentang persoalan pasokan bahan pangan untuk pelaksanaan program MBG yang harus segera diantisipasi bersama. Sebab, dengan jumlah 14.299 SPPG yang saat ini beroperasi dengan penerima manfaat mencapai 40 juta orang, permintaan bahan pangan dari SPPG-SPPG itu menyebabkan kenaikan harga ayam, telur, beberapa jenis sayuran dan buah. “Kalau tidak segera diantisipasi, yang akan meledak adalah soal penyediaan bahan baku,” ujarnya.

Menurut Nanik, semua kementerian dan lembaga harus ikut terlibat dalam mengantisipasi pesoalan pasokan bahan pangan. Apalagi bulan depan akan bersamaan dengan Hari Natal dan Tahun Baru dan kemudian lebaran pada bulan selanjutnya. “Tidak masalah jika kemudian BKKBN memerintahkan kader Posyandu untuk beternak ayam, atau menanami pekarangannya dengan sayuran, pisang, buah-buahan dan sebagainya,” ujarnya.

Nanik lalu mengungkap kerjasama BGN dengan TNI AD dan Kementerian Koperasi. KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak telah memerintahkan Kodim-Kodim untuk beternak ayam petelur, dan memerintahkan penanaman lahan milik TNI AD dengan tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan.

Sementara Kementerian Koperasi siap mengucurkan dana bergulir ratusan milyar ke koperasi-koperasi produksi untuk mengelola dan memasok bahan pangan ke SPPG-SPPG. 

Di tahun 2026 nanti, ditargetkan 83 juta siswa, balita, ibu hamil dan ibu menyusui telah menerima MBG setiap hari. Kementerian Sosial juga mengusulkan agar para lansia dan difabel mendapatkan MBG, dan Presiden telah menyetujui.

Sementara di tahun 2027, kata Nanik, Presiden Prabowo Subianto berharap akan bisa memberikan makan bergizi gratis untuk seluruh orang miskin di Indonesia. “Ini luar biasa peluangnya, sehingga kita minta semua Kementerian dan Lembaga dalam koordinasi ini harus terlibat dalam penyediaan bahan baku pangan,” ujarnya.

Setelah pengantar dari Ketua Harian, beberapa pertanyaan, usul, maupun laporan pun mengemuka. Perwakilan dari Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

(Kemendukbangga/ BKKBN) mengusulkan tentang adanya perbaikan tata kelola, pola distribusi, maupun varian menu MBG untuk balita, ibu hamil dan ibu menyusui. 

Dari Kementerian Kesehatan melaporkan tentang perkembangan jumlah SPPG yang telah memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi). Menurut data Kementerian Kesehatan, dari 14 ribu lebih SPPG di seluruh Indonesia yang sudah beroperasi, hingga saat ini baru 4.590 DPPG yang mengajukan permohonan SLHS. Sementara, yang sudah mendapatkan SLHS sebanyak 1.218 SPPG.

Persoalan yang dihadapi SPPG-SPPG dalam pengajuan SLHS, adalah hasil laboratorium yang masih menunjukkan adanya bakteri e-coli di air, serta soal pemenuhan persyaratan fisik SPPB. Karena itu Kementerian Kesehatan mengajukan 19 SOP yang harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap SPPG. Menurut Nanik, BGN dan Kemenkes harus duduk bersama membahas 19 SOP ini agar dapur-dapur yang dihentikan sementara, bisa beroperasi lagi. 

Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia melaporkan bahwa dari kesepakatan dengan Kementerian Desa, 20 persen dana desa disiapkan untuk program ketahanan. Mereka akan membina petani, peternak, dan nelayan untuk memproduksi bahan pangan yang akan disalurkan ke program MBG. Namun, karena belum sesuai standard, bahan pangan mereka masih sering ditolak SPPG. Karena itu Nanik menyoroti pentingnya penyusunan pokja penyiapan bahan pangan untuk MBG.

Adapun wakil dari Kementerian Agama melaporkan bahwa sampai saat ini 29 pesantren telah memiliki SPPG, 270 pesantren mendapatkan MBG dari SPPG-SPPG di sekitar pesantren-pesantren, sementara total jumlah santri yang telah menerima MBG sebanyak 337.442 juta jiwa. Karena itu, Kementerian Agama bergarap agar SPPG di pesantren-pesantren ditambah. Sayang pesantren tidak memiliki modal untuk membangun dapur. “Nanti silakan hubungi bank-bank himbara yang siap membiayai,” kata Nanik.