Kementerian ATR/BPN Genjot Penyusunan RDTR Terintegrasi OSS Lewat Program ILASPP 2026

Jakarta - Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Tim Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) menggelar Sosialisasi Rencana Bantuan Teknis (Bantek) Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ILASPP Tahun 2026, pada 27-28 Oktober 2025.

Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring ini diikuti perwakilan perangkat daerah dari 27 kabupaten/kota di empat provinsi di Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa ILASPP memiliki lima komponen utama. Salah satunya adalah Perencanaan Tata Ruang yang Responsif terhadap Perubahan Iklim, dengan fokus pada percepatan penyediaan RDTR terintegrasi Online Single Submission (OSS).

“Per 23 Oktober 2025, sebanyak 455 dari total 662 RDTR sudah terintegrasi OSS. Integrasi ini berdampak signifikan terhadap percepatan perizinan dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha,” ujar Suyus.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, menambahkan bahwa ILASPP menyediakan 33 bantuan teknis RDTR bagi daerah penerima di Sulawesi.

Ia berharap seluruh proses, mulai dari penyusunan materi teknis hingga penetapan peraturan daerah dan integrasi ke OSS, bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun.

Dari Kementerian Dalam Negeri, Benny Kamil menekankan pentingnya penuntasan peta, batas administrasi, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta percepatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar proses RDTR dapat selesai tepat waktu.

Kegiatan ini juga menghadirkan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Investasi, yang menyoroti pentingnya sinkronisasi antara aspek lingkungan, investasi, dan tata ruang untuk mendukung iklim usaha yang berkelanjutan.