Kepala NFA Arief Prasetyo Adi Tegaskan Jaga Kualitas Stok Beras Pemerintah
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Dok: Istimewa.
Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan pentingnya menjaga kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai instrumen strategis dalam pengelolaan stok pangan nasional. Hal ini disampaikan Arief saat meninjau Gudang Bulog Gampong Siron, Kabupaten Aceh Besar, Kamis (18/9).
Menurut Arief, keberadaan CBP tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok, tetapi juga sebagai alat intervensi untuk menjaga stabilitas harga, pasokan, dan akses pangan masyarakat. “CBP harus dikelola secara hati-hati, bukan hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Karena dalam setiap penugasan, baik untuk intervensi pasar, bantuan pangan, maupun penanganan bencana, beras yang disalurkan harus layak konsumsi dan memenuhi standar mutu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengelolaan CBP yang dijalankan oleh Perum Bulog merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Regulasi tersebut menegaskan bahwa CBP harus selalu siap digunakan kapan pun dibutuhkan, baik dalam menjaga daya beli masyarakat maupun mengendalikan inflasi pangan.
“Dengan stok beras nasional yang sangat cukup dan aman, mencapai 3,9 juta ton, maka saatnya Bulog terus menggencarkan penyaluran beras, baik melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, maupun untuk kebutuhan darurat bencana,” tegas Arief.
Adapun realisasi penyaluran CBP sepanjang tahun 2025 hingga 17 September tercatat sebesar 798,8 ribu ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 374,8 ribu ton disalurkan melalui program SPHP, 365,5 ribu ton untuk bantuan pangan alokasi Juni-Juli, 418 ton untuk program tanggap darurat, dan 60,1 ton melalui golongan anggaran.
Ke depan, pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan beras pada Oktober dan November dengan alokasi 365,5 ribu ton yang diperuntukkan bagi 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Pemerintah juga membuka opsi perpanjangan program hingga Desember, menyesuaikan hasil evaluasi kondisi pangan nasional.
