Minta Kemenhub Tambah Frekuensi Trafik dan Kapasitas Pelabuhan
Anggota Komisi V DPR RI Sudewo saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang digelar secara virtual dan fisik di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Foto : Runi/Man (www.dpr.go.id)
Jakarta-Anggota Komisi V DPR RI Sudewo meminta Kementerian Perhubungan RI agar menambah frekuensi layanan angkutan kapal laut antarpelabuhan yang memiliki keseimbangan muatan dari pelabuhan yang satu ke pelabuhan lainnya.
Hal ini melihat tingginya hubungan timbal balik pengiriman logistik dari daerah yang satu ke daerah lainya.
Ia mencontohkan, tingginya aktivitas pengiriman logistik dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Morotai dan sebaliknya. Dan Surabaya bisa juga disebut sebagai awal pergerakan tol laut.
Pada tahun 2021, tol laut melayani hingga 31 trayek dan mengoperasikan sebanyak 31 kapal yang menyinggahi 105 pelabuhan.
Namun, kata Sudewo Kementerian Perhubungan harus memprioritaskan daerah-daerah yang tinggi aktivitasnya.
“Pengangkutan Ikan, kopra, dan coklat, sangat membutuhkan pelayanan kapal dari Morotai ke Surabaya,” ujarnya sat dihubungi via phone (23/12).
Selama ini kata Sudewo, pelayanan kapal angkutan dari dua daerah tersebut hanya dilakukan sekali dalam seminggu. Namun, jika melihat dari sisi tingginya aktivitas kedua pelabuhan tersebut sudah saatnya Kemenhub menambah frekuensi pengangkutan kapal menjadi dua kali dalam seminggu.
“Harusnya pengangkutan dari Surabaya menuju Morotai bisa ditambah menjadi dua kali seminggu. Karena, kalau hanya sekali tentu pengiriman logistik akan terlambat,” pinta Sudewo.
Diketahui, Rencana Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun 2022 untuk Kementerian Perhubungan sebesar Rp 32,9 triliun. Angka tersebut akan digunakan untuk melanjutkan beberapa proyek strategis nasional seperti menyelesaikan Pelabuhan Patimban dan secara khusus membangun Tol Laut di Papua ke NTT.
Dalam Raker lanjutan bersama Komisi V DPR RI, Kemenhub mengajukan pagu anggaran subsidi angkutan laut sekitar Rp 1,3 triliun pada 2022, yang terbagi atas subsidi angkutan laut perintis Rp 782 miliar, angkutan Tol Laut Rp 435 miliar, penyelenggaraan kapal ternak Rp 63,4 miliar, dan penyelenggaraan kapal rede (feeder) Rp 35 miliar.
Kapasitas Pelabuhan
Untuk memaksimalkan pelayanan tol laut, Sudewo mengatakan pemerintah perlu menambah kapasitas setiap pelabuhan.
“Kementerian Perhubungan harus menyiapkan infrastruktur pelabuhan dan armada kapal agar siap melayani mobilitas orang dan perdagangan antara daerah,” katanya.
Salah satunya yang digenjot adalah Pelabuhan Matui Jailolo, Halmahera Barat, Maluku, yang sejak jauh hari telah disiapkan menjadi salah satu pelabuhan dengan muatan balik Tol Laut yang tidak pernah sepi muatan. Berdasarkan berita yang dikutip dari www.dephub.go.id, muatan balik terbesar dari daerah tersebut adalah kopra.
Pelabuhan Matui Jailolo resmi menjadi bagian dari trayek Tol Laut Kementerian Perhubungan, pada awal tahun 2020. Pelabuhan ini disinggahi KM Logistik Nusantara 3 dengan rute Surabaya-Makassar-Jailolo-Morotai dan kembali dengan rute Morotai langsung ke Surabaya.
Meski demikian, Sudewo juga tidak memungkiri jika setahun belakangan, bahwa kondisi perekonomian nasional dan dunia mengalami kelesuan akibat pandemi Covid-19.
“Meski dengan anggaran yang terbatas kami tetap evaluasi soal fekuensi trafik antarpulau dan peningkatan kapasitas pelabuhan,” tutup politisi Partai Gerindra ini.
