Ketua DPR Minta Pemerintah Santuni Petugas KPPS yang Gugur
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.
Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah memberikan santunan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia usai dalam tugas menyelenggarakan pemilu.
Bambang juga meminta pemerintah daerah untuk membantu memberikan pengobatan gratis kepada para petugas KPPS, Polri dan TNI yang sakit saat menjalankan tugas.
"Bahkan sejak awal sudah seharusnya nyawa dan kesehatan mereka diasuransikan. Sehingga kehadiran negara untuk memperhatikan para petugas KPU dan Polri yang gugur di medan juang pemilu dirasakan oleh mereka dan keluarganya," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Selasa (23/4).
"Termasuk menjamin kesehatan serta keselamatan para petugas KPPS, Polri dan TNI yang masih bertugas mengawal rekapitulasi hasil Pemilu," lanjut dia.
Ia menilai para petugas KPPS merupakan penopang utama Pemilu 2019 sehingga bisa berjalan lancar. Karena itu, Bambang menilai mereka layak diberi santunan bahkan diasuransikan. Ia menilai sistem Pemilu 2019 yang rumit turut menguras fisik dan psikis para petugas KPPS di lapangan sehingga banyak yang meninggal dunia karena kelelahan.
"Sistem pemilihan yang rumit, akses medan lokasi yang tak mudah, maupun kelelahan fisik maupun tekanan psikis yang dialami tidak bisa dihindarkan. Tidak hanya menyita waktu, bahkan nyawapun menjadi taruhannya," papar Bambang.
"Kita ingin agar penyelenggaraan Pemilu ke depannya berjalan lebih baik lagi, karena itu perbaikan sistem mutlak harus dilakukan. Pembenahan akan dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Terutama yang menyangkut keselamatan dan perlindungan petugas di lapangan," lanjut politisi Golkar itu.
KPU mencatat, sebanyak 90 orang petugas KPPS meninggal dunia saat menjalankan tugas. Selain itu, terdata 374 petugas KPPS sakit.
"Terkait dengan jumlah sementara sampai pukul 15.00, jumlah update KPPS yang tertumpa musibah 90 orang meninggal dunia, kemudian 374 orang sakit bervariasi," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4).
