Pasca Gempa-Tsunami di Sulteng, Kementerian PUPR Fokus Empat Strategi Tanggap Darurat

Palu - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) fokus terhadap empat strategi tanggap darurat, yakni membantu evakuasi korban, penyediaan prasarana sarana air bersih dan sanitasi, pembersihan kota dan pemulihan konektivitas.

 

Keempat fokus dalam penanganan tanggap darurat bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng) terus dimonitor pelaksanaannya oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

 

“Ketiadaan listrik mengakibatkan PDAM dan sumur warga tidak bisa berfungsi, dampaknya ketersediaan air sangat sedikit. Kami sudah operasikan hidran umum dengan sumber air dengan membuat sumur bor, sumur artesis dan sumber air permukaan. Saat ini baru 15 hidran umum yang ditempatkan di 15 lokasi pengungsian dan akan kita tambah,” kata Menteri Basuki di Jakarta, Selasa (2/10).

 

Pengiriman prasarana sarana air bersih dan sanitasi secara bertahap telah datang yang dikirim Kementerian PUPR dari tiga gudang di Makassar, Surabaya dan Bekasi. Peralatan yang dikirim berupa Mobil Tangki Air (MTA), mobil Instalasi Pengolahan Air (IPA), mobil tinja dan mobil lapangan total sebanyak total 35 unit, tenda darurat 34 unit, WC knockdown 49 unit, hidran umum 25 unit, genset 3 unit dan peralatan lainnya.

 

Lokasi 15 hidran umum yakni Lapangan Watulemo, halaman Balaikota, Bunderan Biromaru, Bunderan STQ, Makorem, Masjid Raya, Mako Sabara Saboya, Lapangan Anoa, Lapangan Perdos, Lapangan Dayodara, GOR Siranindi, Kampung Siswa, Kelurahan Pentolan Boya, BTN Lasoni, dan Mako Sat Brimob Mamboro.

 

Pengiriman peralatan air bersih dan sanitasi dari Bekasi dan Surabaya menggunakan Kapal Laut dan diperkirakan akan tiba dalam pada hari Kamis (4/10) mendatang. Sementara pengiriman dari Gudang Makasar berupa 2 mobil tangki air, 15 HU Kapasitas 2000 liter, 10 Tenda Hunian Darurat 3x4 dan 15 WC Knockdown sudah tiba di Kota Palu. Jumlah hidran umum akan ditambah dengan dikirimkan lagi sebanyak 100 unit HU.

 

Kementerian PUPR juga membangun sumur artesis & sumur bor di 8 lokasi (6 lokasi dengan genset dan 2 lokasi dengan solar cell) dan sumber air permukaan (Intake Jembatan Palu 2 dan Intake Jembatan Kasubi). Selain itu dilakukan pengecekan jaringan distribusi perpipaan air minum Kota Palu dan Kota Donggala untuk mengetahui kemungkinan bisa digunakan dalam distribusi air bersih. 

 

Selain itu juga membantu proses evakuasi korban dan pembersihan kota. Menteri Basuki mengatakan jatuhnya korban jiwa tidak hanya diakibatkan oleh gempa bumi dan tsunami namun juga kejadian likuifikasi atau pergerakan tanah yang terjadi di Petobo dan Balaroa.

 

“Alat berat kami sudah masuk yakni 6 unit di Petobo dan 4 unit di Balaroa termasuk 1 excavator dengan stone breaker dan akan kita tambah lagi mengingat luasnya wilayah terdampak. Diperkirakan banyak korban jiwa akibat likuifaksi,” jelas Menteri Basuki.

 

Selain itu juga ada 1 unit loader di Balaroa, 4 unit dump truck yang ditempatkan 2 unit di Petobo dan 2 unit di Balaroa. Tambahan 2 excavator dalam perjalanan dari Makassar yang diperkirakan akan tiba hari ini, Selasa 2 Oktober 2018.

 

Proses pembersihan kota dilakukan menggunakan alat berat dengan fokus utama selain di Balaroa, Petobo, runtuhan hotel-hotel dan Pantai Talise. Kementerian PUPR dengan memobilisasi 3 unit excavator, 5 loader, 4 dump truck, 1 grader, termasuk di Loli (Ruas Palu-Donggala). Ditargetkan pembersihan kota akan selesai dalam waktu 2 minggu atau pertengahan Oktober 2018.

 

“Dua minggu kita targetkan bersih sehingga akan mengurangi trauma masyarakat. Hari ini Tim PUPR juga sudah masuk ke Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi untuk melakukan hal serupa,” jelas Menteri Basuki. 

 

Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah, Menteri Basuki mengatakan berbeda dengan rumah rusak akibat gempa bumi dimana masih banyak material yang bisa digunakan kembali dan dibangun oleh masyarakat dibantu Pemerintah. Sementara material rumah rusak akibat likuifaksi dan tsunami sudah hancur dan sudah hilang semuanya sehingga rekonstruksinya akan dikerjakan oleh Pemerintah.