Kementerian PUPR akan Bantu Tingkatkan Pasokan Air Minum Bagi Warga Jakarta

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sandiaga Uno membahas penyelesaian beberapa infrastruktur di Jakarta, seperti Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengolahan air limbah, pengendalian banjir dan rumah susun.

 

Menteri Basuki mengatakan salah satu masalah yang dihadapi Jakarta adalah masifnya penggunaan air tanah yang menyebabkan laju penurunan permukaan tanah (land subsidence)setiap tahunnya.

 

Upaya yang dilakukan Kementerian PUPR adalah meningkatkan pasokan air bagi warga Jakarta melalui sistem perpipaan dengan membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur dan SPAM Waduk Karian.

 

SPAM Jatiluhur tahap I dengan kapasitas 4.000 liter per detik, SPAM Jatiluhur Tahap II sebesar 5.000 liter per detik, dan SPAM Waduk Karian sebesar 3.200 liter per detik.

 

“Jika SPAM Jatiluhur tahap I dan SPAM Karian dapat kita selesaikan, maka ini akan menjadi capaian bagi Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta dalam melayani masyarakat. Direncanakan dua proyek SPAM ini akan menggunakan skema KPBU. Pemerintah Pusat siap memberikan dukungan Viability Gap Fund (VGF) dan dukungan APBN jika dibutuhkan,” ujar Menteri Basuki kemarin di Gedung Utama Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (13/03).

 

Sementara itu Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo mengungkapkan dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai kesiapan jaringan distribusi pada kedua SPAM tersebut, yang akan berpengaruh pada penetapan tarif.

 

Diperkirakan besarnya investasi pembangunan SPAM Jatiluhur I Rp 4 triliun, SPAM Jatiluhur II sekitar Rp 6 triliun, dan SPAM dari Waduk Karian sekitar Rp 6 triliun.

 

“Kementerian PUPR bisa membantu sebagian atau seluruhnya untuk pembangunan jaringan distribusi utama. Nanti jaringan distribusi tersier dan sambungan rumah bisa dilaksanakan oleh Pemda DKI dan PDAM. Dengan demikian besaran tarif bisa terjangkau,” kata Sri.

 

 

Untuk meningkatkan kualitas sanitasi di Ibukota, Kementerian PUPR juga akan membangun Jakarta Sewerage System dengan prioritas pada zona 1 dan zona 6 dari rencana 15 Zona (Zona 0-14). Proyek ini diharapkan dimulai pada tahun 2018 dan selesai pada 2022.

 

Pada zona 1 di Pluit, IPAL yang dibangun akan memiliki kapasitas 198 ribu meter kubik per hari dengan cakupan layanan 4.901 hektar. Sementara Zona 6 yang berlokasi di Duri Kosambi dengan kapasitas 282 ribu meter kubik perhari dengan total cakupan layanan 5.875 hektar.

 

“Untuk pengolahan limbah, kita akan melakukan percepatan di zona 6, yaitu pembangunan pumping station yang akan selesai pada Agustus 2018. Konstruksi semuanya ditargetkan bisa dimulai pada November akhir 2019,” ungkap Sri.

 

Selain itu juga dibahas kelanjutan pembangunan Sodetan Ciliwung yang terhenti karena kendala lahan.

 

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso mengatakan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk penyelesaian ganti rugi  pembebasan lahan.

 

“Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan Sodetan Ciliwung dengan nilai kontrak saat itu Rp 500 miliar dan progresnya sudah 50 persen. Namun terhenti, karena adanya lahan yang belum bebas di lokasi inlet sudetan, seluas 13.000 m3 di daerah Bidaracina, Kecamatan Jatinegara. Begitu selesai pembebasan lahannya, langsung kita lanjutkan pembangunannya,” ujar Imam.

 

Sudetan Ciliwung sepanjang 1,27 km akan mengalirkan debit banjir Sungai Ciliwung sebesar 60 m3/detik ke Kanal Banjir Timur.

 

Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, akan terus mendukung Kementerian PUPR meningkatkan pelayanan bagi warga Jakarta melalui pembangunan berbagai infrastruktur. Salah satunya melalui penyediaan lahan yang dibutuhkan.