Krisis di Myanmar, Indonesia Siap Jadi Mediator

Kazakhstan - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan Pemerintah Indonesia siap menjadi mediator yang menjembatani negara-negara Islam untuk menyelesaikan krisis di Myanmar.

 

"OKI berharap mengajak Indonesia bekerja sama untuk bisa menyelesaikan kasus di Rohingya. Saya katakan nanti bisa kita bicarakan programnya dengan Sekjen OKI," kata JK usai Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja sama Islam (KTT OKI) pertama tentang ilmu pengetahuan dan teknologi di The Palace of Independence di Astana, Kazakhstan, Minggu (10/9).

 

JK mengatakan, terkait krisis yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar tersebut sebenarnya Indonesia sudah melakukan apa yang negara lain tidak bisa lakukan karena negara lain sulit masuk ke Myanmar. 

 

"Indonesia yang setiap saat bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar," tambah Wapres. 

 

Sebelumnya dalam pembukaan KTT OKI tentang Iptek Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev selaku ketua penyelenggara juga turut menyinggung tentang krisis di Myanmar. 

 

"Kita peduli pada Myanmar, kami juga akan membuka dialog untuk membahas masalah ini di forum PBB," kata Presiden Nazarbayev.

 

Juga akan membawa penyelesaian krisis tersebut ke Komisi HAM PBB untuk mencari kebenaran dan melakukan investigasi independen terhadap kekerasan dan hukum HAM internasional.

 

Selain itu juga mengharapkan pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan akar masalah dari krisis tersebut termasuk masalah kewarganegaraan dan hak-hak warga Rohingya.

 

KTT OKI tersebut juga menghasilkan kesimpulan bahwa penting bagi Pemerintah Myanmar untuk menangani masalah pengungsi untuk memulangkan kembali ke kampung halaman mereka di Rakhine secara aman, terlindungi dan bermartabat.

 

OKI juga mendesak negara-negara anggota dan organisasi internasional untuk memperjuangkan pemulangan pengungsi ke PBB. 

 

Pertemuan yang dihadiri sejumlah kepala negara diantaranya, Presiden Iran Hassan Rouhani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Presiden Bangladesh Abdul Hamid, Presiden Guinea Alpha Conde, Presiden Republik Islam Pakistan Mamnoon Hussain serta Presiden Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz juga meminta agar komunitas internasional untuk melanjutkan kerja sama dengan Pemerintah Myanmar untuk melindungi minoritas muslim di teritorial tersebut. Antara