Pasokan BBM Terbatas, Nelayan di Morotai Susah Melaut
Bupati Pulau Morotai, Benny Laos (Daengpattiroi)
Jakarta - Keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kabupaten Pulau Morotai membuat sejumlah nelayan gagal melaut. Dari kuota yang tersedia sebanyak 15 ton per bulannya, hanya cukup untuk jatah selama satu minggu.
“Kuota hanya 15 ton BBM perbulannya. Sedangkan ini hanya cukup satu minggu,” ujar Bupati Pulau Morotai, Benny Laos saat diwawancarai di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin, (31/8).
Menurut Benny, perkiraan jumlah nelayan di Morotai mencapai 10 ribu orang. Namun, kabupaten di Provinsi Maluku Utara ini hanya memiliki 88 sentra perikanan, yang setiap sentranya terdiri dari 15 sampai dengan 20 nelayan.
“Sebanyak 10 ribu nelayan di Morotai, tapi belum mendapat dukungan sarana,” katanya.
Ia mengaku, selama selama beberapa bulan terkahir sangat sedikit pasokan BBM nya. Hal ini disebabkan oleh kebijakan subsidi dari pemerintah yang tidak jarang dipermainkan oleh pelaku pasar.
“Saya berharap subsidi BBM lebih baik dihapus. Karena yang kami ingin dapatkan adalah minyaknya, bukan subsidinya,” cetusnya.
Namun demikian, ia mengaku kalau subsidi BBM selama ini sudah cukup memadai. Tetapi, hendaknya Pertamina bisa menambah lagi kuota untuk nelayan setiap bulannya.
“Begitu pula kebutuhan minyak bagi nelayan bisa terjaga supplai rutin, sehingga kuntinuitas bisa terjaga,” imbuhnya.
Di sisi lain, Morotai masuk dalam 10 daerah Kawasan Ekonomi Khusus di Maluku Utara. Namun, untuk mewujudkan hal ini paling tidak membutuhkan ketersediaan empat infrastruktur dasar. Keempatnya adalah bahan bakar solar, listrik, pelabuhan laut, dan pelabuhan udara.
“Ini empat syarat mutlak bagi sebuah daerah untuk menjadi lumbung ikan. Teristimewa di Pulau Morotai ini, kami sangat membutuhkan BBM itu,” katanya.
Karena itu, Ia berharap kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan PT Pertamina menjadi awal yang bagus untuk membangun sentra perikanan di daerahnya.
“Dengan perjanjian hari ini, kami berharap ada implementasi secepatnya. Karena perintah Bapak Presiden sudah jelas. Yang kami butuhkan adalah pelaksanaannya,” ujarnya.
Kemudian, ia juga berharap agar Pertamina memberikan perhatian lebih terhadap Morotai sebagai salah satu daerah daerah terluar untuk mewujudakan program KKP menjadi salah satu Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
“Karena tahun ini Insya Allah SKPT bisa terealiasi. Kalau tidak ada minyaknya, SKPT hanya bisa menjadi gudang saja,” tutupnya.
