MENU TUTUP
Terpopuler     Nasional Daerah Home

Ketua DPR RI : Alangkah Berdosanya Kalau Kita Tidak Mendukung BNN dari Bahaya Narkotika

Jumat, 31 Maret 2017 | 15:22 WIB / Kiky
Ketua DPR RI : Alangkah Berdosanya Kalau Kita Tidak Mendukung BNN dari Bahaya Narkotika Ketua DPR RI, Setya Novanto (kiri) saat menerima kunjungan Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Jakarta - Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan pihaknya sangat mendukung langkah-langkah Badan Narkotika Nasinal (BNN) dalam membebaskan Indonesia dari serbuan narkoba.
 
"Saya lihat alangkah berdosanya kalau kita tidak lakukan dukungan kepada BNN yang meyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika," kata Novanto saat menerima kunjungan Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso di Nusantara III, Gedung DPR RI, Jumat (31/3).
 
Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengatakan bahwa seluruh jajarannya serius dalam hal pemberantasan narkoba oleh BNN.
 
"Ketua DPR dan jajaran akan betul-betul consern kepada BNN untuk memberantas narkoba," tegasnya.
 
Dalam kesempatan itu, Budi Waseso mengatakan pihaknya akan terus berusaha menangkap pengedar narkoba yang masuk di wilayah hukum Republik ini.
 
"Setiap bulannya, tidak kurang dari 100 kg yang kita amankan. Nilainya sekitar Rp 100 miliar," kata Budi.
 
Sayangnya, lanjut dia, pemasok narkoba ini tidak semata-mata bertujuan bisnis semata, "Tetapi ada kepentingan dari negara tertentu untuk menghancurkan negara Indonesia," tuturnya.
 
Budi juga mengatakan telah menginventarisir negara-negara pemasok narkoba untuk Indonesia. Ada 11 negara yang supply narkotika dengan berbagai jenis. Pasokan narkotika berbagai jenis ke Indonesia, jelas Budi, merupakan ancaman serius bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kedepannya.
 
“Kedepannya ini ancaman buan negara kita. Sementara kita lemah dalam mengantisipasinya lantaran sangat banyak pulau-pulau dan jalan-jalan tikus, sehingga kita kemasukan terus," tuturnya.
 
Menurut Budi, ada dua negara yang menjadi persinggahan sebelum narkoba-narkoba tersebut masuk ke Indonesia.
 
“Malaysia dan Singapura transit peredaran. Permasalahannya itu masuk ke Indonesia. Tidak ada satupun wilayah negara kita yang bebas," tutup Budi.
Baca Juga

Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan Bengkel Politeknik Negeri Madura dan Stadion Gelora Bangkalan

Perbaikan Jembatan Ngaglik Rampung Lebih Cepat, Sore Ini Kembali Dibuka

Kementerian PUPR Tegaskan Tidak Pernah Tandatangani Pemberian Dana Hibah Penanganan 14 Jalan di Blitar

Selesai Januari 2023, Penataan Cagar Budaya Benteng Pendem Ngawi Dorong Pariwisata di Jawa Timur

Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Skema KPBU Tingkatkan Kenyamanan dan Keselamatan Jalur Mudik Palembang - Jambi

Kontak Informasi indonesiareports.com
Redaksi: redaksiindonesiareports[at]yahoo.com
Iklan: iklanindonesiareports[at]yahoo.com