Perencanaan Kurang Baik, Belanja Negara Boros Rp 8,7 Triliun

Jakarta - Pemerintah mengakui belanja negara dalam evaluasi dua bulan terakhir terdapat pemborosan setidaknya sekitar Rp 8,7 triliun akibat perencanaan kementerian dan lembaga (K/L) maupun daerah yang kurang baik.

 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan APBN 2017 telah ditetapkan belanja negara sebesar Rp 2.080,5 triliun dan K/L sebagai pengguna anggaran belanja tersebut berperan penting dalam optimalisasinya terutama untuk peningkatan saran infrastruktur dan kesejahteraan sosial. Selain itu juga diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan efek ganda bagi perekonomian masyarakat.

 

"Di sisi lain, APBN tengah dihadapkan pada tantangan berupa semakin terbatasnya celah fiskal pemerintah yang dari tahun ke tahun hanya berkisar antara 4 persen sampai dengan 6 persen. Hal itu berdampak pada berkurangnya kemampuan pemerintah untuk memberikan stimulus kepada perekonomian," kata Sri Mulyani dalam Rakornas Spending Review 2017 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Selasa (28/2).

 

Dengan celah fiskal yang terbatas, lanjutnya, pemerintah menjadi kurang leluasa untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah. Maka salah satu upaya dalam mengidentifikasi potensi celak fiskal adalah kaji ulang belanja (spending review).

 

Sri Mulyani menjelaskan, pending review itu mengkaji aspek-aspek teknis dalam pelaksanaan APBN dan mencoba mengidentifikasi alternatif celah fiskal sebagai bentuk masukan terhadap perbaikan perencanaan dan penganggaran, serta kemungkinan kebijakan penghematan.

 

"Hasil spending review oleh Ditjen Perbendaharaan menunjukkan adanya potensi celah fiskal (penghematan) sebesar Rp 9,6 triliun untuk tahun anggaran 2016, dan Rp 8,7 triliun yang masih didominasi oleh belanja perjalanan dinas khususnya paket meeting dan honorarium," ujarnya.

 

Lebih lanjut Ia menyatakan, dengan penyelenggaraan Rakornas pelaksanaan anggaran K/L ini maka diharapkan bisa mendorong terwujudnya optimalisasi belanja negara. Diharapkan persepsi untuk memastikan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, serta taat azas ini bisa terwujud.

 

Selain itu, Sri Mulyani menuturkan, juga menekankan pemikiran pentingnya peran K/L dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan program strategis nasional. Maka Rakornas ini diharapkan dapat mengevaluasi berbagai kendala yang menghambat kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2016, antara lain pelaksanaan kegiatan yang tidak terencana dengan baik dan menumpuk di akhir tahun.

 

"Juga ketidakpastian waktu penyelesaian tagihan kepada negara, serta penyampaian data kontrak ke KPPN. Selanjutnya diharapkan ditemukan solusi untuk kendala tersebut sehingga tidak terulang kembali pada pelaksanaan anggaran tahun 2017," jelasnya.