Sembilan Panji Keberhasilan Pembangunan Kutai Kartanegara
Bupati Rita menyerahkan Piagam Penghargaan LAKIP dengan tingkat pencapaian akuntabilitas kinerja dengan nilai B dari Kementerian PAN dan RB kepada Sekda Kukar H. Marli. (Humas Kukar)
Tenggarong - Berbagai prestasi telah diraih Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dibawah kepemimpinan Bupati Kukar Rita Widyasari dan Wakil Bupati Edi Damansyah.
Terbaru, pada HUT Provinsi Kalimantan Timur ke 60 Januari lalu, Pemerintah Kabupaten Kukar mendapatkan sembilan panji keberhasilan pembangunan untuk berbagai Predikat Terbaik.
Dalam penyerahan panji-panji keberhasilan pembangunan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kukar, Rita memberikan apresiasi kepada para penerima panji-panji tersebut.
“Terima kasih kepada semua SKPD, terus kita pertahankan dan tingkatkan lagi dalam semangat pengabdian, dedikasi dan loyalitas untuk bekerja dan berkarya lebih baik lagi,” kata Rita di halaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara, minggu lalu.
Rita berharap agar panji keberhasilan yang telah diraih itu merupakan keberhasilan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. “Penghargaan apapun yang diraih oleh Kukar harus langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan pemerintah akan terus melakukan inovasi-inovasi baru yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Bupati Rita menyerahkan Panji Keberhasilan Pembangunan.
Ketua DPD I Golkar Kaltim ini juga meminta kepada seluruh pejabat esselon II untuk dapat merumuskan langkah-langkah kerja secara konkrit dalam pencapaian target kinerja 2017, dalam bentuk kontrak kinerja khusus untuk dapat meningkatkan penilaian kinerja dalam mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam bingkai keterukuran dan keterpaduan menuju keberhasilan pencapaian Gerbang Raja II.
Kontrak kinerja khusus tersebut dapat segera dijabarkan kepada seluruh jajaran dibawahnya hingga ke level staf agar setiap individu memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan terukur.
“Tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta terukur diharapkan dapat menjadi budaya yang harus diikuti,” kata Rita yang saat ini telah resmi diusung Partai Golkar Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai calon gubernur pada Pilkada Kaltim 2018 mendatang.
Berkenaan dengan adanya kecenderungan menurunnya disiplin dan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Kukar, akibat defisit keuangan daerah. Rita menilai hal itu tidak dapat dijadikan alasan, malah ia berharap keadaan tersebut bisa menjadi pelecut semangat untuk terus berkarya, berkreasi dan berinovasi.
“Saya tidak ingin karena kurangnya anggaran ASN menjadi malas, tetapi harus sebaliknya menjadi pelecut semangat untuk terus berkarya, berkreasi dan berinovasi,” tegasnya.
Wabup Kukar Edi Damansyah saat menerima Panji Keberhasilan yang diserahkan Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak.
Dalam kesempatan itu, Bupati Rita juga menyerahkan piagam penghargaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan tingkat pencapaian akuntabilitas kenerja dengan nilai B dari Kementerian PAN dan RB kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar H Marli, dan juga penyerahan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) kategori Lalu Lintas Kota Kecil kepada Sekretaris Dinas Perhubungan Ismi Nurul Huda.
Adapun sembilan Panji Keberhasilan Pembangunan yakni Predikat Terbaik I meliputi Bidang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Bidang Pembangunan Ketahanan Pangan, Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Bidang Kepemudaan, Bidang Keolahragaan, Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan, Bidang Gerakan Pramuka, Bidang kebudayaan Kategori Kabupaten dan Bidang Stabilitas Keamanan Kabupaten / Kota.
Sedangkan untuk Predikat Terbaik II meliputi Bidang Keberhasilan E-Goverment, Bidang Perkebunan, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bidang Daya Saing Daerah, Bidang Ketenagakerjaan, dan Bidang Pariwisata Kategori Kabupaten.
Sedangkan untuk Predikat Terbaik III diperoleh delapan panji meliputi Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Bidang Keberhasilan Keterbukaan Inforasi Publik, Bidang Koperasi, Bidang Kesehatan, Bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Pengelolan Keuangan Daerah, Bidang Tata Kelola Kearsipan dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
